TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BMT HALAQOH (Studi Kasus KSPPS BMT HALAQOH NGAWI)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat. BMT Halaqoh hadir menyediakan pembiayaan Qardh dengan persyaratan awal berupa jaminan BPKB. Apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi maka jaminan tersebut akan di lelang untuk melunasi hutang yang dipinjam. Namun BMT tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut tidak cukup atau kurang. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah dan fatwa dsn mui terhadap pembiayaan bermasalah dengan akad qardh di KSPPS BMT Halaqoh Ngawi.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier. Untuk metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis normatif empiris yaitu dengan analisis fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad qardh di KSPPS BMT Halaqoh Kabupaten Ngawi menurut fatwa tidak sesuai dengan ketentuan karena setelah proses pelelangan selesai KSPPS BMT Halaqoh tidak mengkonfirmasi bahwasanya jaminan tersebut kurang atau tidak mencukupi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan adanya fatwa di atas yang mana seharusnya dari pihak KSPPS BMT Halaqoh ini perlu mengkonfirmasi adanya proses setelah jaminan dilelang dan apabila uang hasil lelang belum mencukupi maka pihak BMT mengkonfirmasi kekurangan dan dari pihak nasabah tetap wajib memenuhi kekurangan tersebut secara penuh.