ANALISIS KONSEKUENSI UANG PANJAR/DOWN PAYMENT ATAS PEMBATALAN ORDER JASA FOTO VIDEO DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS STUDIO ANJPICTURES SIDOARJO)

Dalam konsep hukum secara umum, praktik uang panjar atau down payment (DP) ini juga dapat dikaitkan dengan tinjauan hukum perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi pembatalan order atau transaksi setelah uang panjar dibayarkan oleh klien kepada vendor (pemilik usaha), kemudian uang panjar tersebut menjadi hak milik vendor, maka bisa dikatakan bahwa klien mengalami kerugian materi. Namun, disisi lain, jika uang panjar tersebut menjadi hak milik klien, maka justru vendor juga akan mendapatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi uang panjar (DP) berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment AtasPembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)”
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk mendeskripsikan konsekuensi uang panjar/down payment (DP) berdasarkan tinjauan hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah atas pembatalan order jasa foto/video tersebut. Subyek penelitian ini adalah uang panjar/down payment (DP) yang ditinjau dari segi fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen UU No.8 Tahun 1999. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa uang panjar atau DP hangus yang telah diterapkan oleh vendor Anjpictures tersebut boleh dilakukan berdasarkan tinjauan dari fiqh muamalah. Namun ketentuan ini berdasarkan ijarah juga cara pembayarannya, juga terdapat ketentuan bahwa jika pembatalan tersebut dilakukan dari pihak vendor, maka vendor harus mengembalikan sepenuhnya hak klien, karena vendor harus bertanggung jawab atas hal tersebut, sayangnya hal pembatalan uang panjar atau DP semacam ini jarang terjadi dari pihak pemilik usaha di bidang jasa, lebih seringnya pembatalan terjadi dari pihak klien atau customer. Berdasarkan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, mengenai uang panjar/down payment (DP) tidak dijelaskan secara langsung dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Namun, dalam undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen ini membahas mengenai ketentuan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga dimana posisi keduanya seimbang tidak saling merugikan satu sama lain dalam perjanjian tersebut.