ANALISIS PEMBUBARAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

ABSTRAK
Indonesia pada umumnya merupakan negara yang sebagian besar mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlah dari mayoritas tersebut kemudian dijadikan sebuah landasan bagi sejumlah kelompok untuk menuntut diberlakukannya aturan hukum yang berdasarkan syariat islam. Sekarang sudah banyak organisasi keislaman yang terbentuk untuk mencegah kemungkaran yang semakin merajalela. Salah satu diantaranya yaitu Front Pembela Islam atau lebih dikenal dengan istilah FPI. Akan tetapi belum lama ini FPI dibubarkan dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Sebagai negara hukum, maka terdapat penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mikanisme pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dalam perspektif Undang-Undang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 dan UU Nomor 16 Tahun 2017. Dimana pembubaran organisasi Front Persatuan Islam (FPI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 adalah penjatuhan sanksi administrasi dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara menurut UU Nomor 16 Tahun 2017 diatur pada Pasal 62 yang menjelaskan bahwa terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran diberikan peringatan tertulis 1 kali dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal yang diterbitkan peringatan. Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mengindahkan sanksi penghentian kegiatan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM sesuai kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sementara praktek pembubaran front pembela Islam (FPI) oleh pemerintah dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyaratan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya terkait kebebasan berkumpul dan berserikat didasarkan pada UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2017 (UU Ormas) yang secara konseptual juga sangat bermasalah dari perspektif negara hukum. UU Ormas memungkinkan pemerintah untuk membubarkan organisasi secara sepihak tanpa melalui proses peradilan (due process of law). Dalam hal ini FPI sebagai organisasi yang secara de jure bubar, tidaklah tepat. Putusan MK No 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 UU Ormas, yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya, organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai organisasi yang tidak terdaftar bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum.

Kata Kunci : Pembubaran, Front Pembela Islam, Organisasi Kemasyarakatan