JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI DIKUALIFIKASI SEBAGAI JUAL GADAI(Studi Kasus Putusan No.19/Pdt.G/2015/PN.Skh)

ABSTRAK
Jual beli yang diatur dalam KUHperdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan untuk pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Berdasarkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.SKh menjelaskan bahwa perjanjian yabg dilakukan kedua belah pihak dengan menambahkan perjanjian tersebut dengan klausul hak membeli kembali yang diatur pada ketentuan pasal 1519 KUHperdata yang menyatakan bahwa, kekuasaan untuk membeli kemabli barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil barang yang dijualnya dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian yang disebutkan pada pasal 1532. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doctrinal. Adapun Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Undang-Undang (state approac) dan pendekatan kasus (case approch) hasil penelitian ini diperkuat oleh perkara putusan Mahkamah Agung No.13/Pdt/2011/PT.Tk yang menyatakan bahwa jual beli tanah tidak lagi tunduk pada ketentuan bw atau peraturan perundang-undangan lainnya karena sudah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 50 Tahun 1960 bersumber dari hukum adat dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak ada atau tidak diatur mengenai jual beli dengan hak membeli kembali. Maka dengan hal ini jual beli yang diatur dalam hukum adat disebut jual gadai.

Kata kunci : jual beli, membeli kembali, putusan MA, gadai.