EKSISTENSI DEWAN PERS DALAM KONFLIK PERS TERHADAP PRODUK JURNALISTIK

ABSTRAKrnPerlindungan hukum jurnalis dan kemerdekaan pers memprihatinkan, dewan pers dianggap tidak penting, dan penegak hukum cenderung menggunakan pasal-pasal perdata dan pidana. Padahal, menurut putusan Makamah Agung (MA) Nomor: 1608k/Pid/2005, penghukuman dengan pemidanaan tidak menguntungkan pers bebas dan malah membahayakannya, sehingga tata cara non pidana harus digunakan. Ini karena sengketa pers bukanlah tindak pidana.rnDalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan metode library research, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan.rnHasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi/ atau kedudukan dewan pers sekarang ialah sebagai lembaga independen setelah disahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sehingga sekarang pemerintah tidak lagi ikut campur lagi atas apa yang dilakukan dewan pers. Dewan pers sendiri dibentuk guna melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain Jika seorang jurnalis menjadi sebuah terdakwa kasus pelanggaran kode etik di perngadilan maka dewan pers bisa menjadi saksi ahli seperti keterangan yang dijelaskan dalam putusan Makamah agung. Hal ini dikarenakan masalah pers hanya bisa diselesaikan diranah pers apabila adanya pelanggaran kode etik. Meskipun negara ini adalah negara hukum, masalah hukum yang berkaitan dengan pers harus diselesaikan oleh pers, bukan oleh hukum biasa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pers merupakan bagian penting dari suatu negara, dan karena masalah pers telah diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan.rnKata Kunci: Eksistensi Dewan Pers – Sengketa Pers – Kemerdekaan Pers