PENGATURAN PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

ABSTRAK
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu badan usaha berbentuk perusahaan yang dimiliki oleh negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara rnelalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Problematika utama dalam pengelolaan BUMN yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait BUMN itu sendiri. Problematika tersebut yaitu adanyakonflik hukum atau disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan terkait pola pengawasan pada BUMN tersebut, utamanya pada pengelolaan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan konflik hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait penyertaan modal negara yang sudah dilaksanakan terhadap BUMN. Kedua, ketidakpastian hukum karena perbedaan istilah BUMN antara Undang-Undang Keuangan Negara dengan Undang-Undang BUMNperlu ditegaskan kembali terkait BUMN sebenarnya berstatus negeri atau swasta

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Pengawasan BUMN