ANALISIS PEMILU DALAM KEADAAN MASA DARURAT BENCANA NON ALAM (Staatenoodrecht) STUDY KASUS PEMILU DIMASA PANDEMI COVID 19 2020

ABSTRAK
Staadnoodrecht ialah hak darurat, dimana kegentingan kesehatan nasional sebagai ancama bagi masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah tetap memaksakan pilkada di tengah pandemic covid 19 yang melanda indonesia dan ketegori darurat kesehtan nasional sudahtertuang di didalam kepres, Maka Pemilukada yang dilakasanakan di tengah kondisi Negara dalam keadaan darurat harus di pertegas secara hukum yang berlaku,
Jenis penetian ini menggunakan jenies Normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer yang dianalisa adalah yang berhubungan keputusan presiden terhadap penetapan bencana dalam keada’an darurat, Bahan hukum sekunder di dapat dari literature terkait pelaksanaan pemilukada di tengah Negara dalam keadaan darurat. Tekhnik pengumpulan bahan hukum di lakukan melalui studi kepustakaan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.
Hasil ini menunjukan bahwa ketika pilkada dilaksanakan di tengah keadaan darurat, maka kualitas hasil demokrasinya kurang baik, sejatinya jika keadaan neagara dalam darurat maka aktifitas yang membahayakan pada msyarakat harus di utanakan, dalam hal ini pemerintah masih belum konsisten terhadap penetapan covid 19 sebagai darurat kesehatan nasional, terbukti dengan terlaksananya pemilukada di tengah bencana non alam tersebut.
Kata Kunci: Darurat Kesehatan, Pemilihan Umum, Covid-19