MEKANISME PENGAWASAN KAPAL DAN PENERAPAN PELAYANAN TERPADU DI UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BULU, KECAMATAN BANCAR, KABUPATEN TUBAN

Pelabuhan perikanan adalah sebuah tempat terjadinya kegiatan perikanan seperti
jual beli antara pihak nelayan dengan pembeli, tempat bersandarnya kapal-kapal
penangkap ikan, dan sebagai tempat pelayanan dokumentasi kapal. Pelabuhan
perikanan khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu memiliki bagian pelayanan
yang disebut dengan pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu merupakan bagian
pelabuhan UPT PPP Bulu yang terdiri dari gabungan dari syahbandar, petugas satuan
pengawas kelautan dan perikanan (SATWAS SDKP) dan keamanan laut terpadu
(KAMLADU) yang berfungsi untuk mengeluarkan surat-surat perizinan kapal,
mendata kapal datang dan berangkat, serta tempat pembayaran retribusi. Pendataan
kapal di pelabuhan dapat dilaksanakan melalui mekanisme atau tahapan yang telah di
sebagai syarat kapal dapat bertambat labuh ketika datang dan berangkat di pelabuhan.
Kapal yang didata merupakan kapal yang diakui secara resmi oleh pelabuhan
dan pendataan harus melalui alur pemeriksaan yang telah ditentukan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lubis, 2019). Mekanisme pengawasan kapal adalah suatu
tahapan mendata kapal baik ketika kapal datang maupun pergi dari pelabuhan. Pada
saat pandemi mekanisme pengawasan kapal dilakukan di atas dermaga dikarenakan
mencegah terjadinya penularan virus Covid-19. Pelayanan terpadu di UPT Pelabuhan
Perikanan Pantai Bulu berjalan dengan kurang maksimal, dikarenakan minimya
petugas yang ada di pelabuhan.
Menurut Pratama et al (2020) data merupakan suatu hal yang penting
dikarenakan sebagai bentuk pengawasan dalam hal aktivitas kapal penangkap ikan.
Keakuratan data aktivitas tangkapan merupakan salah satu komponen penting dalam
upaya membangun sektor perikanan tangkap dan sebagai dasar dalam pengambilan
kebijakan. Pengawasan kapal perikanan dilakukan untuk mengawasi nelayan yang
sedang menangkap ikan dan hasil data tersebut digunakan untuk laporan apakah resmi
atau tidak.
Kirwelakubun et al (2018) menyatakan bahwa pelayanan terpadu yang ada di
pelabuhan dapat memudahkan dalam proses pendataan hasil produksi tangkapan
nelayan. Pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud, cepat hilang,
lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan konsumen lebih dapat berpartisipasi aktif
dalam proses mengkonsumsi pelayanan tersebut. Pelabuhan merupakan produsen yang
mengeluarkan produk berupa dokumen-dokumen dibawah pengawasan Dinas
Kelautan dan Perikanan dan nelayan merupakan konsumen dalam konteks ini. Diniah
(2012) menyatakan pelayanan terbitnya dokumen pendukung dalam aktivitas berlayar
untuk mencari ikan saat ini sudah dapat diproses di Pelabuhan setempat. Aktivitas
nelayan dalam menangkap ikan dilaut dapat dikatakan resmi apabila telah memiliki
dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Dokumen tersebut merupakan
bentuk pelayanan berlayar untuk keselamatan dan keamanan pelayaran kapal
perikanan, jadi penting untuk melakukan pengurusan dokumen sebelum berlayar