PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PASIENNYA

Perempuan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual karena posisi
perempuan yang tidak sekuat lelaki sehingga rentan dilecehkan. Seperti halnya pasien
perempuan di rumah sakit yang tidak luput dari pelecehan seksual. Adapun rata-rata
pelaku pelecehan seksual lebih dominan dilakukan oleh oknum perawat laki-laki
yang tidak bertanggung jawab serta memanfaatkan keadaan pasien perempuan yang
dalam keadaan lemah tidak berdaya. Terlebih karena adanya kesempatan dalam
kesempitan sehingga timbul pikiran-pikiran negatif untuk memanfaatkan keadaan
tersebut. Rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum pidana di Indonesia
terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya ?
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan
menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute
aprroach) serta pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukumnya bahan
hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai
otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan
resmi
atau
risalah
dalam
pembuatan
perundang-undangan
dan
putusan
hakim.

Bila seorang perawat rumah sakit melakukan pelanggaran kode etik profesi,
standar praktik kerja baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam hal pelayanan
kesehatan maka akan dikenakan sanksi disiplin profesi perawat oleh Persatuan
Perawat Nasional Indonesia. Sanksi yang dikenakan berkaitan dengan hak sebagai
anggota organisasi profesi dapat berupa teguran ringan, teguran sedang dan teguran
berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2014 tentang Keperawatan. Bila sudah mendapat teguran berat tapi belum ada
perubahan maka perlu dilakukan penetapan untuk mengeluarkan sebagai anggota
profesi keperawatan serta dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal
290 ayat (1) KUHP.

Kalimat Kunci: Perawat, Pelecehan Seksual, Kode Etik Profesi, Penegakan Hukum