KEWENANGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Cyber crime merupakan kejahatan dunia maya yang menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan komputer. Indonesia
membentuk sebuah lembaga baru yakni Badan Siber dan Sandi Negara yang
memiliki tujuan untuk menjaga keamanan negara dibidang siber dengan
mengandalkan kemampuan intelijennya. Namun lembaga ini memiliki tumpang
tindih kewenangan dengan Badan Intelejen Negara, Cyber Crime POLRI, dan
lembaga intelejen lainnya seperti BAIS TNI, Intelejen Kejaksaan Agung Republik
Indonesia yaitu tepatnya pada wewenang fungsi penggalian informasi yang
dimiliki oleh Badan Intelejen Negara dan wewenang fungsi penyidikan yang
dimiliki oleh Cyber Crime POLRI, secara tidak langsung wewenang tersebut
bertumpang tindih dengan wewenang fungsi bagian proteksi yang dimiliki oleh
Badan Siber dan Sandi Negara meskipun tidak langsung bersinggungan,tetapi
dilihat dari intelejennya, Badan Siber dan Sandi Negara ini memiliki manajemen
organisasi yang bisa dibilang masih berantakan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan
adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pengerjaan skripsi ini
adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan
penelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu
hukum yang diteliti.
Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa jika Badan Siber dan
Sandi Negara memiliki kewenangan yang sudah ada pada beberapa lembaga
intelejen yang sudah ada, sebaiknya lembaga ini digabungkan dengan lembaga
intelejen untuk optimalisasi kinerja lembaga intelejen seperti Badan Intelejen
Negara yang memiliki kewenangan dibidang penggalian informasi dalam
melakukan penyidikan kasus cyber crime.
Kata Kunci : Kewenangan, Intelejen Negara, serta Siber dan Sandi Negara.