REFORMASI PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL MELALUI CORETAX DAN IMPLIKASINYA: STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN

Rasio pajak Indonesia yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum optimal. Salah satu faktor yang mendorong kondisi tersebut adalah sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya belum terintegrasi sehingga menyebabkan proses bisnis perpajakan kurang efisien. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan di era digital, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan coretax untuk mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi coretax serta implikasinya pada Wajib Pajak Badan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap Wajib Pajak Badan sebagai informan utama serta Konsultan Pajak dan Pegawai Pajak sebagai informan pendukung. Analisis data menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Creswell, yang terdiri atas organisasi data, membaca, menyusun memo, deskripsi ke kode/tema, klasifikasi ke kode/ tema, interpretasi data, dan representasi/visualisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah mampu mengimplementasikan coretax, khususnya pada layanan e-Faktur, e-Bupot Unifikasi, dan pelaporan SPT Masa. Coretax dipersepsikan memberikan kemudahan dan manfaat melalui integrasi layanan perpajakan, otomatisasi proses administrasi, serta peningkatan efisiensi pelaporan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem, ketidakstabilan jaringan, perubahan regulasi, dan kesulitan ekualisasi data.