PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANYA TIDAK DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ABSTRAK
Dalam sistem ketatanegara Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara
yang kedudukan antara lembaga negara satu dengan lembaga negara lainnya
terikat dengan prinsip check and balances berdasarkan prinsip tersebut semua
lembaga negara yang ada di Indonesia kedudukannya di anggap sejajar dan saling
mengimbangi satu sama lain, yang kemudian dalam melaksanakan kewenangan
masing-masing lembaga negara kemungkinan akan menimbulkan perbedaan
pendapat dan perselisihan atau segketa kewenangan dalam menafsirkan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Banyaknya
potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara maka di perlukan lembaga
negara tersendiri untuk untuk memutus dan menyelesaikan sengketa kewenangan
yang putusanya bersifat final dan mengikat.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan
sejarah, dan pendekatan konseptual
Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa Mahkmah Konstitusi hanya
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu dperlukan lembaga negara
tersendiri atau pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya tidak di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa - Lembaga Negara