TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTORNIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDY TERHADAP PUTUSAN NO. 432/PID.SUS

ABSTRAK

Penemuan teknologi informasi seperti internet secara revolusioner mengubah karakter masyarakat dunia, dari yang bersifat lokalistik menjadi masyarakat global. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan masyarakat tanpa batas ruang, akan tetapi secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau yang dikenal juga sebagai cybercommunity. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan melakukan penilaian umum terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan/atau mengelaborasi kembali aturan-aturan positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dari segi kebijakan serta dalam menyikapi persoalan tersebut. Unsur “muatan penghinaan” dan/atau “pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) tidaklah terpenuhi dikarenakan saksi pelapor mengemukakan bahwa secara individu tidak terhina, akan tetapi untuk menyelamatkan nama baik institusi. Dalam hal ini saksi pelapor bukan merupakan subjek penderita, karena dalam kasus ini terdakwa tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas nama atau siapa saja yang dituju dan dimaksud oleh terdakwaAkan tetapi secara umum keberadaan dari pasal tersebut sangatlah problematik dan membutuhkan kajian-kajian dari sisi yang lainnya sepertihalnya kajian khusus dalam konteks hukum siber ataupun dalam kontek penerapan pidananya. Sehingga kajian tersebut dapat mendorong perubahan atau revisi UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (3).

Kata kunci: Perkembangan Teknologi, Pencemaran Nama Baik, Revisi UU ITE