ANALISIS KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pelindungan hukum bagi pekerja migran merupakan kewajiban yang diemban oleh pelaksana penempatan pekerja migran. Pelindungan pekerja migran dilakukan mulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 seharusnya mampu memberikan efek jera, akan tetapi masih banyak kasus yang menimpa pekerja migran dan masih banyak pekerja migran yang belum mendapatkan hak-haknya.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 dan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan pekerja migran di Luar Negeri, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Migran dan Peraturan Menteri tentang Perlindungan pekerja migran. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal tentang perlindungan pekerja migran. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu prespektif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terkait dengan ketentuan pidana yang selama ini ada dalam peraturan tersebut belum menjamin perlindungan para pekerja migran, karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang menimpa pekerja migran. Seharusnya dengan adanya ketentuan pidana tersebut dapat dijadikan rujukan bagi pelaksana penempatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Ketentuan Pidana, Perlindungan