ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENYALAHGUNAKAN DOKUMEN KETIKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DILUAR NEGERI

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia merupakan tugas dan kewajiban pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa pemerintah Indonesia atau perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan serta bantuan hukum bagi warga negara Indonesia. Namun melihat dari kasus yang terjadi pada WNI yang berada di luar negeri, pemerintah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama ini. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999, Konvensi Internasional tentang Hubungan Diplomatik Antar Negara dan Peraturan Menteri tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal tentang Perlindungan waraga negara Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 dan peraturan tersebut diatas mengatur tentang perlindungan warga negara Indonesia, namun melihat masih banyaknya kasus yang terjadi pada warga negara Indonesia yang menyalahgunakan dokumen ketika melakukan tindak pidana di luar negeri. Sehingga diperlukan upaya pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan tentunya juga harus mengacu pada Konvensi Internasional yang telah di rativikasi.

Kata Kunci : Warga Negara Indonesia, Perlindungan Hukum, Peraturan