PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN SENJATA TAJAM ILEGAL OLEH ANAK YANG TERGABUNG DALAM GENG MOTOR DI SURABAYA

Fenomena anak yang tergabung dengan geng motor sudah menyebar luas terutama wilayah Kota Surabaya. Bahkan tidak sedikit anak yang tergabung di dalamnya adalah anak di bawah umur yang seharusnya perlu perhatian khusus. Terlebih Ketika penggunaan senjata tajam juga ikut andil dalam geng motor tersebut. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap penguasaan senjata tajam ilegal oleh anak yang tergabung dalam geng motor di Surabaya serta menilai efektivitas ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan efek jera bagi pelaku anak.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui wawancara terhadap aparat Kepolisian Sektor Gubeng/Polrestabes Surabaya serta analisis dokumen hukum yang relevan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan senjata tajam oleh anak geng motor termasuk salah satu tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi terhadap anak harus mengikuti ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan mengutamakan pendekatan diversi serta restorative justice. Penegakan hukum oleh kepolisian dilakukan melalui tindakan preventif, seperti patroli dan penyuluhan, serta tindakan represif seperti penangkapan dan proses hukum sesuai prosedur anak. Akan tetapi, efektivitas pemberian efek jera masih belum optimal karena beragam faktor, antara lain lingkungan sosial, minimnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan sarana penegakan hukum.rnrnKata Kunci: Penegakan hukum, senjata tajam ilegal, anak, geng motor, Sistem Peradilan Pidana Anak.