KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang
didasarkan TAP MPR Nomor. VIII Tahun 2006 Tentang rekomendasi arah kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa
perlu adanya pembentukan sebuah Undang Undang yang mengatur tentang perlindungan
saksi dan korban, berdasarkan amanat tersebut kemudian di ajukan Rancangan Undang
Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian berdasarkan Undang Undang tersebut di
bentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan Model lembaga Negara
Independent di idealkan independent karena berada di luar dari tiga cabang kekuasaan yakni
Eksekutif Legislatif maupun Judikatif, akan tetapi dari pembentukan lembaga tersebut masih
terjadi irisan kewenangan dengan lembaga negara lain yakni POLRI.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Adapun pendekatan
yang dilakukan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan Konsep.
Hasli penelitian ini menunjukkan bahwa . Dengan kewenangan yang dimiliki oleh
LPSK yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa penanganan
dan pemberian perlindungan saksi dan korban merupakan kewenangan yang dimiliki oleh
LPSK yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan saksi dan korban oleh
karena itu kedudukan LPSK tetap “dipertahankan keberadaannya, dan kemudian
mempertegas Undang Undang serta kewenangannya, agar proses perlindungan saksi dan
korban tidak lagi tarik menarik antara satu lembaga dengan lembaga Negara lain, salah
satunya ialah Kepolisian, mengingat kepolisian sendiri tidak mengatur secara khusus tentang
perlindungan saksi dan korban, dan Kepolisian Republik Indonesia Mengatur secara umum
baik dalam UUD NRI 1945 atau dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
POLRI itu sendiri, yang kemudian diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Tentang
Hak Asasi Manusia, yang terfokus pada Pelayanan Kepada Masyarakat berupa Keamanan
Pengayoman serta Penegakkan hukum, yang tidak mengatur secara khusus tentang
perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh
Kepolisian sendiri hanyalah berupa Kerja sama antara LPSK dan POLRI agar masyarakat
lebih berani dalam melakukan pengakuan yang dampak positifnya masyarakat semakin sadar hukum.
Kata Kunci : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban – Konflik Norma – Penataan