PENYIMPANGAN PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL USAHA MIKRO DI WILAYAH MADURA

ABSTRAK
Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal dan dinyatakan kehalalan atas suatu produk yang sesuai dengan syariat islam melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang terkandung dalam produk. Setelah melakukan sertifikasi halal pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dijalan oleh pelaku usaha yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dalam realitanya terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal yang dimana produk yang dijual tidak sesuai dengan proses sertifikasi halal yang telah dilewatinya untuk mendapatkan sertifikat halal.
Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui peninjauan hukum pidana bagi pelaku usaha yang melakukan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di wilayah madura mengingat dari penjelasan di atas terdapat beberapa kasus dari penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro ini. Jenis penelitian hukum ini yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ada statute approach (pendekatan perundang-undangan), dan nconceptual approach (pendekatan konseptual) Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro di tiap wilayah di Maduraini masih belum ada pelaksanan penerapan sanksi pidananya terhadap pelaku usaha yang melakukan penyimpangan penerbitan sertiikasi halal usaha mikro dan juga belum adanya kasus yang terjadi di setiap Kabupaten di Wilayah Madura yang berkaitan dengan penyimpangan penerbitan sertifikasi halal usaha mikro.
Kata kunci: penyimpangan, penerbitan, sertifikasi halal, di wilayah madura