PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA BADAN USAHA MILIK DESA YANG DIDASARKAN PERJANJIAN KERJA LISAN (STUDI KASUS BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN SAMPANG)

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan dengan studi kasus pada BUMDes Desa Taman, Kabupaten Sampang. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi kebolehan penggunaan perjanjian kerja lisan bagi pekerja tetap BUMDes, keabsahan perjanjian kerja tersebut ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Permasalahan ini muncul karena hubungan kerja antara BUMDes dan pekerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.rnPemeriksaan dokumen dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.rnHasil pendapat hukum menunjukkan bahwa perjanjian kerja lisan pada BUMDes pada prinsipnya diperbolehkan dan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, perjanjian kerja lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan tidak memberikan kepastian hukum yang optimal bagi pekerja. Oleh karena itu, pekerja tetap berhak memperoleh perlindungan hukum atas upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak normatif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif, BUMDes seharusnya menerapkan perjanjian kerja secara tertulis dalam setiap hubungan kerja.