PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), BELANJA MODAL DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI WILAYAH PENGEMBANGAN GERMAKERTOSUSILA PLUS TAHUN 2011-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Modal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan selama periode 2011–2025 pada 15 kabupaten/kota di Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Karena ditemukan gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi, estimasi dilakukan menggunakan Fixed Effect Model dengan Robust Standard Error agar menghasilkan estimasi yang lebih konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB. Secara simultan, IPM, Belanja Modal, dan TPAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus dengan nilai R² (within) sebesar 0,8553, yang menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 85,53% variasi PDRB pada masing-masing kabupaten/kota selama periode penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan PDRB di Wilayah Pengembangan Germakertosusila Plus terutama dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia dan efektivitas investasi pemerintah melalui Belanja Modal, sedangkan peningkatan partisipasi angkatan kerja belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan tanpa didukung oleh peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan pembangunan yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi Belanja Modal, serta pengembangan kompetensi angkatan kerja agar mampu mendorong peningkatan PDRB secara berkelanjutan.