Analisa Terhadap Pinjaman yang Dilakukan Perantara dan Bank Syariah BTPN kepada Masyarakat Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014

ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Analisa terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014”, dilatarbelakangi dengan adanya kegiatan pinjaman di Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan oleh perantara dan Bank Syariah BTPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN serta untuk mengetahui analisis dari kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN berdasarkan Hukum Islam danPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh saat melakukan penelitian di Bank Syariah BTPN dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola berfikir induktif.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang analisa terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN adalah nasabah datang kepada perantara untuk pengajuan produk pinjaman paket masa depan yang digunakan sebagai modal usaha dengan ketentuan untuk awal pinjaman maksimal Rp 1.000.000 dengan jangka waktu satu tahundan 25 kali angsuran, angsuran yang harus dibayar adalah Rp 52.000 per dua minggunya. Penerapan produk pinjaman paket masa depan ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Pada pembagian keuntungan di Bank Syariah BTPN tidak berdasarkan nisbah bagi hasil melainkan lebih kepada bunga (flat rate) atau riba. Sedangkan menurut tinjauan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 ketidaksesuaian terdapat pada pasal 2 huruf a, b, c, pasal 4 poin 1, 2, pasal 8 poin 2 huruf a, b, pasal 16, 17, 21, dan 29 serta pasal 48 poin 1. Sedangkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 ketidaksesuaian terdapat pada pasal 2, pasal 8 poin 1, pasal 11 poin 1 dan pasal 47.

Kata kunci: pinjaman, mud}a>rabah, riba