PENGATURAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN AHLI WARIS DALAM PERKARA PERDATA AKIBAT MENINGGAL DUNIANYA PENGGUGAT (Studi Putusan PN Kayu Agung No. 07/Pdt.G/2009/PN.KAG dan Putusan PN Denpasar No. 414/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Kematian Penelitian ini menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam perkara perdata ketika penggugat meninggal dunia di tengah persidangan, dengan studi kasus Putusan PN Kayu Agung Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.KAG dan Putusan PN Denpasar Nomor 414/Pdt.G/2019/PN.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum acara perdata memberikan perlindungan melalui mekanisme substitusi pihak oleh ahli waris berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, penundaan persidangan berdasarkan Pasal 248 Rv, dan berakhirnya kuasa hukum berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata. Namun, aktualisasi perlindungan tersebut sangat bergantung pada ada tidaknya bukti kematian yang sah, karena hakim tidak wajib memerintahkan pembuktian kepada pihak yang tidak mendalilkannya berdasarkan asas actori incumbit probatio (Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg). Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa PN Kayu Agung (2009) dengan regulasi PERMA No. 1 Tahun 2008 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 menghasilkan sikap hakim yang pasif karena tidak ada bukti kematian, sedangkan PN Denpasar (2019) dengan regulasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dan SEMA No. 4 Tahun 2016 menghasilkan sikap hakim yang aktif karena ada bukti kematian yang sah. Kedua putusan sah secara hukum, namun regulasi pasca-2016 memberikan perlindungan yang lebih terstruktur bagi ahli waris.