TINJAUAN TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH TAHU DI KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Perkembangan industri tahu di Kabupaten Jombang, khususnya di Desa Sumbermulyo, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Namun, aktivitas produksi tersebut menghasilkan limbah cair organik dalam volume besar yang dibuang ke aliran sungai tanpa proses pengolahan memadai, sehingga melampaui baku mutu air dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius (seperti bau menyengat, air keruh, dan rusaknya ekosistem sungai serta lahan pertanian. Lokasi penelitian berfokus di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan DLH, Kepala Desa, masyarakat terdampak, serta pengusaha tahu, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum terkait yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Implementasi Perda No. 4 Tahun 2014 belum berjalan optimal. Banyak pelaku usaha industri tahu (skala kecil/rumah tangga) yang belum memiliki Izin Pembuangan Air Limbah dan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan pengetahuan, serta kendala finansial terkait tingginya biaya investasi teknologi pengolahan limbah. Di sisi lain, terjadi dilema sosial-ekonomi antara mempertahankan stabilitas ekonomi warga dan menjaga fungsi kelestarian lingkungan. Bentuk pengawasan yang efektif harus dilakukan secara terpadu dan kolaboratif. DLH Kabupaten Jombang melakukan pengawasan langsung (inspeksi lapangan) dan pengawasan tidak langsung (evaluasi dokumen lingkungan). Menghadapi keterbatasan anggaran dan personel pemerintah, model tata kelola kolaboratif (good governance) yang melibatkan kemitraan antara Pemerintah, Sektor Swasta (melalui program CSR untuk pembangunan IPAL komunal), Koperasi produsen tahu, dan masyarakat (social control) terbukti menjadi solusi yang lebih efektif. Selain itu, penerapan inovasi teknologi murah seperti fitoremediasi (menggunakan eceng gondok/kangkung) dapat digunakan untuk menekan kadar pencemar sungai. Pengawasan pembuangan limbah cair tahu oleh DLH Kabupaten Jombang telah memiliki SOP, namun penegakan hukum di lapangan masih terkendala oleh pelaku usaha yang tidak kooperatif, belum berbadan hukum, dan melakukan dumping limbah ke sungai. Solusi yang disarankan adalah penguatan sanksi administratif, peningkatan efisiensi layanan izin melalui sistem OSS, serta penguatan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat dalam pengawasan lingkungan.