STATUS KEDUDUKAN TANAH HIBAH YANG DIPEROLEH ORANG TUA SAAT MASIH HIDUP DI DESA PRAGAAN DAYA, KECAMATAN PRAGAAN, KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah hibah yang diperoleh orang tua semasa hidup dalam pembagian waris serta menilai kesesuaian praktik pembagian sangkolan (warisan) di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep dengan ketentuan Hukum Islam. Permasalahan penelitian ini berangkat dari sengketa tanah hibah yang terjadi antara ahli waris penerima hibah dengan saudara kandung penerima hibah yang mengklaim bahwa tanah tersebut hanya dititipkan untuk dijaga dan dirawat, bukan diberikan sebagai hibah. Sengketa tersebut semakin kompleks karena surat keterangan hibah yang sebelumnya menjadi bukti adanya pemberian hibah telah hilang, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai status hukum tanah tersebut di antara para pihak yang bersengketa.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kepala desa, kepala dusun, ahli waris, tokoh agama, serta kerabat keluarga yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pola berpikir induktif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa tanah hibah yang telah diberikan secara sah oleh orang tua kepada anaknya semasa hidup dan telah terjadi penyerahan hak kepemilikan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan, melainkan menjadi hak penuh penerima hibah dan selanjutnya dapat diwariskan kepada ahli waris penerima hibah tersebut. Hilangnya surat keterangan hibah tidak menghapus keberadaan dan keabsahan hibah apabila masih terdapat alat bukti lain yang dapat membuktikan terjadinya pemberian hibah tersebut. Selain itu, praktik pembagian sangkolan di Desa Pragaan Daya masih dipengaruhi oleh hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga dalam beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip faraidh dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah (sulh) dengan tetap berpedoman pada ketentuan Hukum Islam guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga