TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN NASABAH AKIBAT DEEPFAKE OLEH PIHAK KETIGA

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi layanan perbankan digital, namun juga memunculkan risiko penyalahgunaan teknologi deepfake yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan AI di sektor perbankan sehingga diperlukan kajian terhadap tanggung jawab hukum bank atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi deepfake oleh pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah bank dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian tersebut dan prinsip tanggung jawab yang menjadi dasar pertanggungjawaban bank. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, POJK Nomor 22 Tahun 2023, POJK Nomor 11/POJK.03/2022, dan Peraturan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 1 Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, keamanan sistem, dan pelindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah liability based on fault, sedangkan strict liability dapat diterapkan dalam kondisi tertentu untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada nasabah.