SIGINIFIKANSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA "PENCABUTAN HAK BERINTERNET"

Revenge porn adalah tindakan penyebaran gambar atau video yang bersifat intim atau seksual tanpa izin dari orang yang ada dalam konten tersebut, dengan tujuan untuk mempermalukan, menyakiti, atau membalas dendam. Biasanya, konten tersebut awalnya didapatkan dengan persetujuan, seringkali dalam konteks hubungan pribadi yang dekat. Namun, ketika hubungan tersebut memburuk atau berakhir, salah satu pihak menyebarluaskan konten tersebut sebagai bentuk balas dendam. Revenge porn dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban, termasuk kerusakan reputasi, masalah psikologis, dan ancaman terhadap keamanan pribadi. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial dan hukum yang signifikan di berbagai negara. Adapun perseteruan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu apakah diperlukan keberadaan pidana tambahan berupa pencabutan hak berinternet. Metode Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum teoritis (teoritical research), adapun pendekatan naskah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual Revenge Porn atau pornografi balas dendam merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, akan tetapi pengaturan pencabutan hak berinternet belum sama sekali diatur di KUHP lama dan baru sehingga perlu untuk ditambahkan.