PROBLEMATIKA HUKUM PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)

Pada praktek penegakan hukum, Pengadilan Negeri menguji dan mengabulkan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui kuasa hukum atau keluarganya, sedangkan dalam hal ini, putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengatur subjek pemohon praperadilan.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang dilengkapi dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, surat edaran, serta Putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa referensi buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang kesemuanya berkaitan dengan praperadilan, serta bahan hukum tersier dari media internet yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji dan diolah dengan menggunakan metode deduktif.
Adapun hasil penelitian mengenai hal tersebut adalah bahwa pengajuan pra peradilan atas penetapan tersangka oleh tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui kuasa hukum atau keluarganya tidak dapat dibenarkan. Karena, memiliki akibat hukum yaitu tidak diterapkannya prinsip kepastian hukum serta untuk menguji praperadilan atas penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagaimana putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam persoalan praperadilan sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, serta pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya tersangka secara fisik dapat diketahui keberadaannya. Hal ini kemudian diperkuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan pra peradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kata kunci: Praperadilan, Tersangka, Daftar Pencarian Orang, Subjek Pemohon Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi