MODIFIKASI CANTRANG SEBAGAI ALAT PENANGKAP IKAN MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Penggunaan alat penangkap ikan cantrang yang diperbolehkan untuk beroperasi pada jalur penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di pulau utara dan pulau jawa dengan ukuran mesh size > 2 inch dan tali ris atau > 60 m, dengan menggunakan kapal motor berukuran < 30 GT.
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, yakni UUD 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) Dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan peraturan terkait dengan larangan penggunaan alat penangkap ikan yang ada dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) Dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai salah satu upaya Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada dilaut dan mencegah kerusakan ekosistem hayati yang ditimbulkan oleh penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang (cantrang) yang telah dimodifikasi.
Kata Kunci : Nelayan &#8211; Cantrang - Modifikasi.