ANALISIS PASAL 82 AYAT (1) HURUF D UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KEWENANGAN PRAPERADILAN

Praperadilan merupakan Lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia dalam penegakan hukum. Dalam hal ini praperadilan memiliki kewenangan khusus memeriksa keabsahan tindakan aparat penegak hukum di tingkat penyidikan yang terkait dengan, sah tidaknya penangkapan, penahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Praperadilan merupakan upaya hukum pertama yang ditempuh oleh tersangka atas kelalaian tindakan aparat penegak hukum ditingkat penyidikan. Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHAP merupakan pasal yang dapat menggugurkan permintaan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka, gugur dalam artian perkaranya dihentikan sebelum adanya putusan, hal ini tentunya mengurangi hak tersangka guna menguji tindakan aparat penegak hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach), dan konseptual (Conceptual Aprroach). Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian permasalahan akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang ada.
Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHAP mengurangi hak tersangka guna menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum melalui Lembaga praperadilan, serta bertentangan dengan keberadaan Pasal 28D UUD, Pasal 51 Ayat (1) KUHAP, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) UU HAM, yang menjamin adanya persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum, serta menjamin adanya upaya hukum.
Kata Kunci: Praperadilan, Pasal 82 Ayat (1) Huruf D KUHAP, Tersangka.