ANALISIS YURIDIS TERHADAP ENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Adapun suatu tindakan guna menegakan atas suatu hukum tertentu dalam hal ini terkaitaspek perikanan melaluiUndang-Undang No. 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan seyogianya utuh atas keberadaanya. Karena dengan tujuan guna untuk melakukan penyelamatan atas kepentingan negara yang bersifat nasional berbentuk sumber daya ikan dari pelaku atas suatu tindak pidana perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin (illegal fishing).Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebur dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku Illegal Fishing diZEEI.
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah.Penelitian dilakukan terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan(statue approach) yang ada.
Hasil penelitian ini akan menyimpulkan bahwa Negara pantai dapat menerapkan semua ketentuan tata tertib hukum pidana terhadap kapal. Kemudian juga terkait hak yurisdiksi dari Negara perairan dapat melakukan pengelolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEEI serta Negara perairan berkewenangan melakukan proses hukum sampai ke pengadilan terhadap kapal asing, sesuai dengan ketentuan hukum Internasional yang berlaku.Serta dimana negara perairan tidak boleh melakukukan penahanan Hukuman kurungan, Asalkan tidak ada persetujuan dari Negara yang melakukan kesepakatan perjanjian internasional