Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dan Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta mengetahui bagaimana kesiapan hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research atau studi lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer yang digunakan berupa narasumber atau informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Sumber data sekunder yang merupakan data tambahan atau data pendukung yang berupa Undang-undang, buku atau literatur, jurnal atau karya ilmiah, serta referensi dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang di dalam bunyinya mengenai penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” kini mutlak menjadi kewenangan pengadilan agama dan tidak ada lagi dualisme (choice of forum) yang tidak boleh ditawar-menawar lagi kecuali tercantum klausula arbitrase maka Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang namun selama tidak ada klausula arbitrase maka mutlak kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu mengenai kesiapan hakim dalam menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca putusan tersebut di mana membawa dampak suasana baru bagi pengadilan agama khususnya di Pengadilan Agama Surabaya untuk berbenah mulai dari segi kesiapan aparatur hakim, para hakim Pengadilan Agama Surabaya secara keilmuan sudah siap akan tetapi dari segi pengalaman belum sepenuhnya siap. Dari 23 hakim di Pengadilan Agama Surabaya yang sudah memiliki gelar Doktor, 8 hakim sudah bersertifikat hakim ekonomi syari’ah. Sedangkan untuk data perkara ekonomi syari’ah yang diselesaikan Pengadilan Agama Surabaya masih terbilang sedikit yaitu kurang lebih 13 perkara. Selain itu kesiapan sarana dan prasana di Pengadilan Agama Surabaya sudah sangat mendukung untuk proses kelancaran penyelesaian perkara demi terwujudnya lembaga peradilan yang agung dan tercapai keadilan di masyarakat.

Kata Kunci : Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Hakim