PENGATURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ABSTRAK
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Undang-undang terbentuk dengan adanya salah satu program pemerintah yang terbentuk suatu Rancangan Undang-undang Omnibus Law dengan tujuan agar memberikan penjelasan terhadap pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja meskipun adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan serta adanya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2021 tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan tetapi tak luput menpunyai kekurangan dan kelebihan atas aturan yang mengatur tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan tersebut mengatur serta hak apa saja yang diperoleh kepada para pekerja/buruh ketika kehilangan pekerjaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang – undangan, yaitu Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara deduktif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-undang No.11 Tahun 2020 bertujuan untuk bagi buruh yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan serta substansi yang menaungi program asurasi sosial dari pemerintah adalah BPJS Ketenagakerjaan yang dimana perusahaan wajib mendaftarkan pekerja/buruh dalam program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintan No.37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Kata Kunci : Omnibus Law ; Cipta Kerja ; Jaminan Kehilangan Pekerjaan