PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN KEPARIWISATAAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN REKREASI

ABSTRAK
Pariwisata yaitu sesuatu yang pokok untuk diperhatikan oleh negara dalam pengaturannya. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,” telah dijelaskan bahwa “kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha”. Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan seharusnya dapat mengatur potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Namun pada implementasinya masih belum berjalan dengan efektif. Seperti pada salah satu tempat wisata yang dibangun di daerah Pamekasan yang mana menjadi sengketa yang disebabkan tersebut diketahui menjadi tempat maksiat dan merusak lingkungan dengan banyaknya sampah berserekan Unjuk rasa ratusan warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan Pamekasan yang diwarnai pembakaran fasilitas di Kedai Bukit Bintang lalu, menuai keprihatinan pegiat pariwisata di Madura.
Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengembangan dan perencanaan wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan telah terancang secara rinci, namum memang tidak adanya sosialisasi. Serta pengimplemantasia perda Ppamekasan secara baik guna memajukan wisata yanga ada disana.
Kata Kunci: Pariwisata, Pamekasan, Kepariwisataan.