PENJAMINAN HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Abstrak
Dalam Pemilihan umum Permasalahan sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan yang sering di abaikan terkait hak memilih yang di lakukan oleh penyandang disabilitas yang melakukan pemilihan umum yang kurang bisa efektif terhadap melaksanankan pemilihan umum sehingga kurang efektifdi sebabkan oleh faktor tertentu seperti kecacattan fisik sejumlah kasus dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menunjukkan kaum difabel kurang diakomodasi sehinnga pemenuhan hak disabilitas dalam mengikuti pemilu yang menerapkan asas langsung umum bebas rashasia dan peran penting komisi pemilihan umum dan bawaslu untuk pemenuhan penjaminan hak tersebut di penuhi oleh penyelenggara pemilu di kabupaten bangkalan
Kata Kunci : Disabilitas, Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017