PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA PEKERJA SENI DALAM SUDUT PANDANG HAK AZASI MANUSIA

ABSTRAK
Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance), dibutuhkan suatu peran pemerintah, peran disini bertujuan untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat serta menjadi landasan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang sangat penting dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah berkaitan dalam memberikan perlindungan khususnya kepada wanita pekerja seni (Biduan) di Kabupaten Bangkalan, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang juga harus menempatkan hukum sebagai aturan tertinggi (supremasi hukum) terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warga nya. Belum adanya suatu aturan terkait dengan perlindungan wanita pekerja seni (Biduan) di Kabupaten Bangkalan merupakan upaya pemerintah dalam mengatasinya mengingat Indonesia menjunjung tinggi terhadap Hak Asasi warga negaranya dan hal tersebut merupakan hak wanita pekerja seni (Biduan) yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum mengingat wanita pekerja seni (Biduan) adalah seseorang yang memiliki kedudukan hukum dan sama dimata hukum. Sehingga wanita pekerja seni (Biduan) dapat memiliki perlindungan, kepastian hukum terhadap pekerjaannya yang sedang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan konsepsi legis positivis. Hasil penelitian ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tersendiri tentang peraturan perlindungan hukum bagi wanita pekerja seni (Biduan).
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanita Pekerja Seni (Biduan), Hak Asasi Manusia.