PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN PAMEKASAN

Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang secara konstitusional memperoleh perlindungan khusus. Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan masih ditemukan berbagai hambatan berupa keterbatasan fasilitas ramah disabilitas. Kondisi tersebut berpotensi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur jaminan hak penyandang disabilitas dengan implementasinya dilapangan, sehingga berpotensi terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam pemenuhan hak politik kelompok penyandang disabilitas. Permasalahan yang dikaji adalah evaluasi pemenuhan aksesibilitas oleh penyelenggara pemilu dan peran mekanisme pengawasan dalam menjaminnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan fakta (The Fact Approach), menggunakan data primer berupa wawancara dengan KPU, Bawaslu, KPPS/PPS, dan pemilih penyandang disabilitas yang ditentukan secara purposive sampling, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban hukum penyediaan aksesibilitas belum dipenuhi: dari 469 TPS di kedua kecamatan hanya 2 TPS yang menyediakan alat bantu, sementara fasilitas seperti template braille, jalur landai, dan layanan bahasa isyarat tidak tersedia secara memadai, sehingga berimplikasi diskriminatif (diskriminasi tidak langsung) terhadap penyandang disabilitas. Peran pengawasan Bawaslu juga belum berjalan efektif karena pengawasan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan belum menjadi fokus dan belum bersifat preventif. Penelitian ini menyarankan penguatan kewajiban penyediaan aksesibilitas oleh KPU serta penegasan kewenangan pengawasan aksesibilitas secara normatif bagi Bawaslu.