Tinjauan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 PP No.78 Tahun 2015 Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Borongan Pengupas Rajungan” (Studi Kasus Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan).

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 PP No.78 Tahun 2015 Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Borongan Pengupas Rajungan” (Studi Kasus Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan). Dengan latar belakang bahwa pembayaran upah pekerja borongan yang ada di desa Dakiring disamaratakan antara pekerja dibagian capit dan badan rajungan dengan perolehan hasil pekerjaan yang ditimbang secara terpisah antara daging capit dan daging badan rajungan. Dan pada saat melakukan ijab qabul atau perjanjian kerja, pengusaha tidak menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembagian pekerjaan dan upah yang didapat sebelum pekerjaan dimulai. Karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang tinjauan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 PP No.78 Tahun 2015 terhadap pembayaran upah pekerja borongan pengupas rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik pengupasan rajungan di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ? 2) Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 PP No.78 Tahun 2015 terhadap pembayaran upah pekerja borongan yang ada di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan yakni observasi, wawancara serta dokumentasi dengan pengamatan langsung ke lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pembayaran upah pekerja borongan pengupas rajungan yang ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah dan Pasal 12 PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari literatur buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pembayaran upah pekerja borongan pengupas rajungan jika di tinjau berdasarkan Fiqih Muamalah tidak sesuai dengan teori yang ada yakni, dikarenakan saat melakukan ijab qabul atau perjanjian kerja pengusaha tidak memberitahukan secara jelas mengenai pembagian kerja dan upah yang didapat sebelum melakukan pekerjaan. 2) jika ditinjau berdasarkan pasal 12 PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan sudah sesuai dengan teori yakni, sudah sesuai dengan penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil.