KRIMINALISASI TERHADAP PERDAGANGAN DAGING ANJING DI INDONESIA

Anjing adalah hewan yang sering dijadikan sebagai hewan
peliharaan. Pemerintah hingga saat ini tidak memiliki data akan populasi anjing, sekalipun begitu media masa banyak memberitakan perdagangan daging anjing. UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memang tidak secara jelas mengatur mengenai jenis-jenis hewan yang dapat disembelih dan dikonsumsi akan tetapi Surat Edaran No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 menyatakan bahwa daging anjing bukan termasuk dalam makanan yang layak untuk di konsumsi. Selama ini kasus perdagangan daging anjing di Indonesia belum ditanggapi serius oleh pemerintah dan penegakan hukum. Penganiayaan terhadap anjing yang untuk dijadikan konsumsi tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum adalah karena tidak adanya bukti dari perbuatan yang
dilakukan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif
dengan metode pendekatan perundang-undangan.
Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan daging anjing di Indonesia ini secara intersit diatur dalam UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014. Terkait pelarangan lebih lanjut tentang penjualan daging anjing diatur oleh Pemkab atupun Pemkot masing-masing
daerah. Pemidanaan terhadap perdagangan daging anjing ini bisa terjadi apabila pedagang anjing melakukan tindakan yang tidak mensejahterakan hewan, penyembelihan tidak manusiawi dan penganiyayaan hewan (diatur dalam KUHP) dan aturan lebih khusus UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan untuk penjual yag tidak mengeluarkan perkab, pemkot ataupun perbub tentang pelarangan mengkonsumsi daging anjing maka tidak dapat diancam dengan pidana. Pelarangan daging anjing sendiri juga mengikuti konsumen, dalam artian bahwa konsumen yang non-muslim yang ingin mengkonsumsi daging anjing haruslah sesaui dengan prosedur
agar tidak merugikan konsumen tersebut. Daging anjing yang ingin dijual haruslah mendapatkan Sertifikat Nomor Control Vertiner (NKV) untuk dikonsumsi. Untuk mengkriminalisasi suatu tindak pidana haruslah dilihat terlebih dahulu nilai penal, kebutuhan, moderesi, infesiensi, dan biaya pengendalian. Jadi dapat dikatakan apakah sesuai dengan prinsip diatas untuk mengkreminalisasi perdagangan daging anjing.