kebijakan pelaksannaan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkotika.

Christine nadia saragih, Kebijakan Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Pengedaran Narkotika. Di bawah bimbingan Dr. Syamsul Fatoni, S.H,. M.H.
Salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan.namun pada hal ini narapidana/warga binaan pemasyarakatan melakukan kejahatan didalam lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pengedaran narkotika atau transaksi di dalam lembaga pemasyarakatan
Penelitian ini untuk mengetahui (1) Kebijakan Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Yang Melakukan Pengedaran Narkotika.(2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan moral suapaya dapat diterima nantinya dikalagan masyarakat.Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan Undang-Undang yang dimana data yang diteliti berdasarkan Undang-Undang yang terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan lembaga pemasayarakatan terhadap warga binaan yang melakukan pengedaran narkotika . Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan,rehabilitasi,dan reintegrasi. (2) Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai tahapan pemidanaa,tujuan dari proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.Narkotika sendiri telah diatur sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda. telah dijelaskan beberapa pengaturan tentang sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.