KEBERADAAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA

Abstrak
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana urgensi pengawasan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Mengapa dibentuk Dewan Pengawas pada pelaksanaan kinerja KPK dan Bagaimana seharusnya pelaksanaan Dewan Pengawas KPK. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normative, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum serta perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan meliputi Pendekatan dalam sebuah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Karena dalam penelitian ini menelah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yaitu sumber data yang diperoleh melalui undang-undang terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, sumber data sekunder yaitu sumber data yang berasal dari buku dan peraturan-peraturan lainnya, yang terdiri dari bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lembaga negara dan teori kewenangan, Hasil analisis ini menunjukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada dibawah badan kekuasaan kehakiman., Komisi Pemberantasan Korupsi memang dibentuk sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang kedudukan lembaga negaranya (independensi) sejajar dengan lembaga trias politica yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Kata Kunci : Negara hukum, KPK, Teori Pengawasan.