KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SURROGATE MOTHER (SEWA RAHIM) DI INDONESIA

Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara.Namun ada kalanya dalam melanjutkan keturunan terdapat berbagai kendala, salah satunya yaitu infertilitas.Kemajuan teknologi di bidang kedokteran telah menjadi jawaban bagi pasangan suami istri yang belum mampu mempunyai keturunan, kemajuan terknologi tersebut adalah surrogate mother (sewa rahim). Indonesia masih belum memiliki aturan yang spesifik mengenai surrogate mother, meskipun di Indonesia sudah banyak dilakukan praktik surrogate mother secara diam-diam. Berbeda dengan India yang sudah melegalkan surrogate mother sejak tahun 2002 dan telah menyusun aturannya secara spesifik. Adapun isu hukum yang dikaji adalah terkait pengkualifikasian tindak pidana surrogate mother di Indonesia.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptuanl dan pendekatan perbandingan.Sumber bahan hukum yang digunakan yakni sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dan melalui pencarian di media online (online research).Sementara itu, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif normatif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif.
Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Dengan menggunakan penafsiran ekstensif, tindakan medis surrogate mother dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan (overspel), dan (2) Di Indonesia pengaturan terkait surrogate mother masih belum spesifik,Sedangkan di India praktik surrogate mother sudah diatur secara spesifik, lengkap dan rinci dalam Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2010, dengan demikian perlu adanya evaluasi aturan terkaitsurrogate motherdi Indonesia demi terwujudnya suatu kepastian hukum.