KEBIJAKAN KRIMINAL MENGENAI ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM DELIK LINGKUNGAN

UU PPLH, UU PPPH, UU Minerba, UU Perkebunan, dan UU Penataan Ruang dibuat untuk mencegah dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Tapi, perbedaan asas yang diadopsi dalam norma pemidanaan UU PPLH dan UU PPPH, yakni asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (mens rea), disamping pelanggaran hukum (actus reus) dengan UU Minerba, UU Perkebunan, dan UU Penataan Ruang yang mengadopsi asas pertanggungjawaban penuh (strict liability) telah menghambat penegakan hukum pada ranah empiris. Penelitian ini membahas ketidaktepatan penerapan asas pertanggungjawaban pidana pada beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang berbeda asas, dan membahas rumusan kebijakan hukum pidana mengenai asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dalam delik lingkungan. Tujuan penelitian ini mendefinisikan kekurangtepatan penerapan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan pada beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, dan merumuskan kebijakan hukum pidana mengenai asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan pada delik lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) berjenis penelitian teoritis (theoretical research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adanya ketidaktepatan asas yang diadopsi dalam norma pemidanaan UU PPLH dan UU PPPH, yakni asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (mens rea), bukan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), sebagaimana diadopsi dalam UU Minerba, UU Perkebunan, dan UU Penataan Ruang.