ANALISIS YURIDIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH BERLAKUNYA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA)

Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil memiliki peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Keberhasilan tujuan pembangunan yang salah satunya juga sangat bergantung pada kinerja PNS tersebut. Tunjangan kinerja merupakan salah satu kebijakan yang ditawarkan pemerintah untuk mendukung disiplin PNS. Dasar hukum dari kebijakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN). Tunjangan kinerja diukur berdasarkan kehadiran dan nilai pencapaian target kinerja pegawai. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Teknis Pelaksanaan Tunjangan Kinerja.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis disiplin pegawai di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) setelah melaksanakan tunjangan kinerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data target kinerja pegawai (SKP) dari pegawai negeri sipil di UTM, kemudian digunakan untuk memperdalam penelitian dengan memaparkan permasalahan terkait penegakan disiplin di UTM setelah diberlakukannya tunjangan kinerja berdasarkan UU ASN.
Berdasarkan penelitian, kami menyimpulkan bahwa penegakan disiplin setelah berlakunya UU ASN di UTM efektif. Ada tiga pegawai dari total 174 pegawai yang melanggar disiplin kehadiran kerja. Informasi ini kami peroleh dari data SKP tahun 2018 dan 2019. Ketiga PNS tersebut mendapatkan nilai kinerja di bawah 75 dan mendapat sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hambatan penegakan disiplin di lingkungan UTM antara lain (a) jangka waktu penjatuhan sanksi disiplin terlalu lama sejak terjadinya pelanggaran disiplin; (b) Disiplin kehadiran kerja belum merata di seluruh unit UTM. Solusi yang tepat untuk meningkatkan dan mempercepat pencapaian disiplin di UTM adalah (a). mempercepat durasi penjatuhan sanksi disiplin dengan tetap mengedepankan asas keadilan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mengingatkan pegawai lainnya bahwa disiplin merupakan masalah serius yang harus segera ditindaklanjuti; (B). Penyetaraan kebijakan dengan kontrol terpusat dalam pemberian aturan untuk mencapai kedisiplinan di lingkungan UTM sesuai harapan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam UU ASN.