PROBLEMATIKA SANKSI KERJA SOSIAL DALAM PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK
Sanksi pekerjaan sosial adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat yang melanggar aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait penanganan kasus Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Salah satu daerah yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatasi situasi yang dikategorikan darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyeimbangkan kedudukan sanksi pekerjaan sosial dalam Peraturan Kepala Daerah (Gubernur) dengan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengikuti Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pekerjaan sosial yang termasuk dalam sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat dilaksanakan dalam Peraturan Gubernur. Sanksi pekerjaan sosial ini harus diatur dalam Peraturan Daerah. Karena kedudukan Perda lebih tinggi dari Pergub. Karena masalah ini, menimbulkan konflik peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti Hirarki Hukum. Bahkan dalam keadaan darurat, Gubernur hanya dapat mengajukan rancangan peraturan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tetapi hanya DPRD yang dapat mengesahkannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan masukan kepada instansi pemerintah khususnya Gubernur untuk memperhatikan konteks dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Hirarki Peraturan Perundang-undangan. Jadi tidak ada konflik antara hukum dan peraturan.
Kata Kunci :Sanksi Kerja Sosial, Keadaan Darurat, COVID-19