PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP WARGA BINAAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Jonathan Ceasar Paskalish Tarigan, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Yang Menjadi Korban Kekerasan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di bawah bimbingan Dr. Syamsul Fatoni, S.H,. M.H.
Salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada masa inilah terkadang Narapidana/Warga Binaan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi meskipun sejumlah konvensi dan aturan telah menetapkan ketentuan yang harus dipengaruhi dalam menyikapi pada Narapidana.
Penelitian ini untuk mengetahui (1) perlindungan hukum terhadap Narapidana/Warga Binaan yang menjadi korban kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan Undang-Undang yang dimana data yang diteliti berdasarkan Undang-Undang yang terkait yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat penerapan sanksi kepada Narapidana/Warga Binaan namun, Narapidana/Warga Binaan masih berhak memperoleh perlindungan hukum bilamana menjadi korban kekerasan. Perlindungan yang diberikan mengacu pada Pengayoman, Persamaan Perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, Kehilangan kemerdekaan merupakan penderitaan satu-satunya, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubunga dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (2) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan cara (1) memberikan perlindungan preventif berupa tata tertib yang terbagi menjadi dua yakni kewajiban dan larangan. (2) memberikan perlindungan hukum represif berupa proses beracara dalam Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya menghasilkan sanksi bagi pelaku.