PEMBEBASAN NARAPIDANA DITENGAH PANDEMI COVID-19 DITINJAU DALAM TUJUAN PEMIDANAAN

ABSTRAK

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. dengan banyaknya tingkat hunian di penjara, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Namun, terpidana yang dibebaskan mengulangi kejahatannya lagi dan menimbulkan kecemasan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 dan kesesuaian prinsip pembinaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemberian hak asimilasi dan integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 diberikan sesuai dengan persyaratan substantif dan administratif secara lengkap. Namun dalam Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 terdapat beberapa perbedaan dalam hal pemberian hak asimilasi dan integrasi, baik persyaratan substantif maupun administratif, sehingga Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memudahkan narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. serta pelaksanaan ketentuan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pasalnya, program pembebasan hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 di lapas
Kata kunci: asimilasi, integrasi, narapidana, perbedaan dan kesesuaian Permenkumham