PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TANAH TERINDIKASI TERLANTAR DENGAN ALAS HAK GUNA USAHA PT. SURYA BINA BANGUN DI KELURAHAN BANCARAN BANGKALAN

ABSTRAK
Hak guna usaha merupakan hak menguasai tanah Negara yang dimohonkan untuk keperluan individu, sepertihalnya perikanan, peternakan, dan perkebunan. Hak guna usaha memiliki jangka waktu tertentu selama 25 tahun sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi. Dalam penguasaan hak atas tanah, menurut aturan perundang-undang pemegang hak wajib mengusahakan tanahnya sesuai dengan sifat dan haknya. Namun fakta dilapangan aturan ini tidak dilaksanakan oleh pemegang hak guna usaha yaitu PT. Surya Bina Bangun, sehingga tanah yang sudah dimohonkan hak tidak diusahakan sampai tanah tersebut terindikasi terlantar. Permaslahan tanah terindikasi terlantar tesebut terjadi di Kelurahan Bancaran Kabupaten Bangkalan, kurangnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang juga mempengaruhi permasalahan ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan oleh bebrapa pihak yang berwenang untuk mengatasi permasalahan tanah terindikasi terlantar dengan alas hak guna usaha milik PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bancaran.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan kurang efektif dalam menjalanakan tugasnya sebagai kantor otoritas peendaftaran tanah, dalam menangani permasalahan tanah terindikasi terlantar dengan alas hak guna usaha milik PT. Surya Bina Bangun di Kelurahan Bangkalan Bangkalan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hak Guna Usaha, Tanah Terindikasi Terlantar