KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PEMBENTUKAN KOPERASI DESA DI KABUPATEN SUMENEP

Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang berperanrndalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kekeluargaan danrngotong royong. Namun, masih rendahnya literasi masyarakat mengenai koperasirnserta banyaknya koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Sumenep menjadirnhambatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Kondisi tersebutrnmendorong pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025rntentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagairnupaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Penelitian ini bertujuanrnuntuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalamrnmendukung pembangunan koperasi desa dan Koperasi Desa/Kelurahan MerahrnPutih serta mengkaji implikasi ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden Nomorrn9 Tahun 2025. Isu hukum yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan kewenanganrnpemerintah daerah dalam mendukung pembentukan koperasi desa dan bagaimanarnkonsekuensi hukum ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden sebagai peraturanrnkebijakan (beleidsregel).rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris denganrnpendekatan sociological jurisprudence. Data diperoleh melalui wawancara,rnobservasi, kuesioner, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptifrnkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah KabupatenrnSumenep melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danrnPerdagangan telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, danrnpembina dalam mendukung pembangunan koperasi desa melalui sosialisasi,rnpendampingan, pelatihan, serta fasilitasi pembentukan Koperasi Desa/KelurahanrnMerah Putih. Adapun ketidakpatuhan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahunrn2025 tidak menimbulkan sanksi pidana maupun administratif secara langsungrnkarena Instruksi Presiden merupakan peraturan kebijakan yang tidak termasukrndalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun tetap dapat berimplikasirnpada evaluasi kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.