KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI AKIBAT KEBOCORAN DATA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengancam hak privasi masyarakat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan data melalui kebijakan non-penal yang bersifat preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan non-penal Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam perlindungan data pribadi masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.rnPenelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan eksplanatoris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerapkan kebijakan non-penal melalui aspek administratif, teknis, kolaboratif, edukatif, dan kelembagaan. Namun, kebijakan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi belum adanya regulasi daerah khusus perlindungan data pribadi, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas teknis, belum tersedianya unit forensik digital, koordinasi antarinstansi yang masih informal, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, kapasitas keamanan siber, koordinasi lintas lembaga, dan literasi digital masyarakat guna mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan.