hak meyakini kepercayaan pasca putusan mk no 97/puu-xiv/2016

Pasal 61 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dan Pasal 64 Ayat (1) Dan Ayat (5) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di pasal tersebut terdapat tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara kepada para penghanut penghayat kepercayaan. Terkait hal tersebut terdapat putusan MK NO 97/PUU-XIV/2016 putusan tersebut masih belum ada tindak lebih lanjut ataupun belum ada tindakan yang menindak lanjuti terkait hal tersebut. Rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hak Meyakini Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/Puu-Xiv/2016 ? dan Apakah hak meyakini kepercayaan bagian dari kebebasan beragama sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian adalah penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 61 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dan Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (5) UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak termasuk kepercayaan bahwa pengaturan hukum hak meyakini kepercayaan pasca putusan mk no 97/puu-xiv/2016 belum ada tindak lanjut pengaturan. Namun pasca putusan mk no 97/puu-xiv/2016 tentang penganut penghayat kepercayaan setidaknya tidak lagi mendapatkan tindakan diskriminasi kembali dalam hal mengurus pelayanan publik. bahwa hak meyakini kepercayaan dan kebebasan beragama adalah dua hal yang berbeda, hak meyakini kepercayaan adalah hak bagi warga negara yang masih mempercayai, meyakini, dan mempertahankan agama lokal, sedangkan kebebasan beragama adalah hak warga negara untuk memilih salah satu agama yang diakui oleh negara indonesia